Karawang Lensaberita.my.id-Kepala Desa Jatilaksana, Asep Syaepuloh, menyampaikan sejumlah persoalan krusial terkait sektor pertanian dalam kegiatan Gebyar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) di Pangkalan. Asep menyoroti luasnya lahan pertanian non-teknis yang masuk dalam kategori Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2D) di wilayah tersebut.
Menurut Asep, sekitar 2.033 hektare lahan pertanian di Kecamatan Pangkalan berada dalam LP2D. Kondisi itu membuat petani kesulitan mengembangkan usaha taninya, terutama saat musim kemarau.
“Ketika kemarau, petani kesulitan air, bahkan untuk kebutuhan dasar sehari-hari. Jangankan mencari keuntungan, untuk mengembalikan modal awal saja sulit,” ujar Asep.
Ia meminta pemerintah daerah melakukan pengkajian ulang terhadap penetapan LP2D, mengingat kondisi lapangan menunjukkan minimnya akses pengairan bagi petani. Asep menekankan bahwa penataan kembali diperlukan agar aktivitas pertanian tetap dapat berjalan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Selain masalah LP2D, Asep juga mengungkapkan persoalan minimnya tanah bengkok (tanah kas desa) yang dimiliki desa-desa di Kecamatan Pangkalan. Kondisi ini menyulitkan pemerintah desa dalam menjalankan pembangunan, terlebih bagi Desa Jatilaksana yang merupakan desa hasil pemekaran.
Asep menambahkan, dari total luas wilayah Desa Jatilaksana sebesar 528 hektare, sekitar 270 hektare di antaranya telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
“Kami berharap ada perhatian khusus dari pemerintah daerah, agar masyarakat kami dapat merasakan peningkatan kesejahteraan,” tuturnya(Ynh)
