Karawang Lensaberita.my.id-26-Februari-2026–Kementerian Sosial menggelar sosialisasi Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) bersama seluruh camat, kepala desa, operator SIKS-NG, pilar-pilar sosial, dan pendamping desa.
Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Husni Hamid, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Kamis (26/2/2026).
Dalam kegiatan itu, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, menegaskan pentingnya pembaruan dan validasi data penerima bantuan sosial agar penyaluran program tepat sasaran.
Menurutnya, data tahun 2025 yang disajikan oleh Dewan Ekonomi Nasional sebelumnya telah beberapa kali dirilis dan menjadi acuan pemerintah dalam melihat kondisi objektif masyarakat.
Namun, data tersebut bersifat perkiraan sehingga perlu diverifikasi langsung di lapangan.
“Karena itu pada 2025 kami melakukan ground check terhadap lebih dari 12 ribu keluarga penerima manfaat. Hasilnya, dari sekitar 12 juta penerima, hampir 2 juta dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat untuk menerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sembako,” ujar Mensos.
Ia menegaskan, upaya perbaikan data terus dilakukan untuk menekan angka kesalahan sasaran (error). “Saya yakin tingkat error akan semakin turun. Mungkin masih ada yang belum tepat sasaran, tetapi jumlahnya terus mengecil,” tambahnya.
Selain pembaruan data bansos, Mensos bersama Bupati Karawang juga berkomitmen menghidupkan kembali Posyandu dan Pos Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di tingkat desa.
Puskesos nantinya akan berkedudukan di kantor desa sebagai pusat layanan dan pengaduan berbagai persoalan sosial masyarakat.
Melalui Puskesos, warga dapat menyampaikan keluhan, mulai dari kesulitan akses pendidikan bagi anak-anak, kebutuhan bantuan sosial, hingga berbagai persoalan kesejahteraan lainnya.
Sistem layanan tersebut akan terintegrasi dalam skema SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu) yang dilengkapi aplikasi digital untuk mempercepat penanganan aduan.
“Kami bersama Menteri Desa dan Bupati akan mengupayakan agar setiap desa memiliki Puskesos. Dengan sistem yang terintegrasi, setiap persoalan sosial dapat terdeteksi dan ditangani lebih cepat,” jelasnya.
Tak hanya itu, pemerintah daerah juga merencanakan pembangunan sekolah rakyat dengan target pada 2027 telah berdiri gedung permanen yang mampu menampung hingga 1.000 siswa.
Melalui sosialisasi DTSEN ini, pemerintah berharap sinergi antara pusat dan daerah semakin kuat dalam mewujudkan penyaluran bantuan sosial yang akurat, transparan, dan tepat sasaran di Kabupaten Karawang.(ynh)
